Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelmebagaan adalah program bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data